Sistem SPP-TDLN yang dijalankan PT Jalin Pembayaran Nusantara mulai beroperasi pada 25 September 2026. Lewat sistem ini, bank dan fintech yang ditunjuk memungut PPN atas pembelian barang atau jasa digital dari luar negeri langsung di jalur pembayaran, sebesar 11/111 dari nilai pembayaran. Dasarnya PMK 49/2026, yang berlaku sejak 20 Juli 2026. DDTC News mencatat baru enam penerbit yang ditunjuk: BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN, dan LinkAja, dengan sekitar 30 lagi direncanakan. Kalau perusahaanmu membayar langganan layanan digital luar negeri dengan kartu atau dompet digital, cek tagihan bulan ini.
Yang terkena: transaksi yang belum dipungut penjual asing
Menurut DJP, SPP-TDLN tidak berlaku untuk barang dan jasa digital yang sudah dipungut lewat mekanisme PPN PMSE (sudah ada 261 pihak yang ditunjuk sebagai pemungut), impor barang fisik yang dipungut Bea Cukai, dan transaksi yang mendapat fasilitas atau pembebasan PPN. Contoh dari DDTC: raket padel yang dibeli dari Amazon dipajaki saat masuk bersama bea masuk, jadi di luar SPP-TDLN. Artinya, yang terkena adalah pembelian digital dari penyedia luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut PMSE, dan dibayar lewat penerbit yang sudah masuk daftar. Sumber tidak menyebut contoh layanan tertentu, jadi daftar vendor yang terkena tidak bisa saya pastikan.
Menurut teks PMK, penyedia asing wajib memasukkan PPN ke dalam harga yang dibayar pengguna. Pembayaran dalam mata uang asing dikonversi dengan kurs pajak (kurs bea cukai) yang berlaku saat SPP-TDLN mengonfirmasi transaksi.
Bukti pungut berstatus faktur pajak, dengan syarat data terdaftar
Penerbit wajib menerbitkan bukti pungut untuk tiap pemungutan, yang menurut PMK berkedudukan sama dengan faktur pajak. Isinya meliputi identitas penerbit, penyedia asing, dan pengguna (nama, alamat atau email, nomor akun atau telepon), tanggal pemungutan, Nomor Referensi, dasar pengenaan, dan PPN yang dipungut. Bentuknya boleh berupa rekening koran atau dokumen serupa. Pengusaha kena pajak (PKP) bisa mengkreditkannya sebagai pajak masukan, tetapi hanya jika email atau nomor telepon pengguna terdaftar di DJP dan ketentuan kredit pajak masukan terpenuhi.
Menurut kami, PKP sebaiknya memeriksa dua hal sekarang: apakah email atau nomor telepon di profil kartu perusahaan sama dengan yang terdaftar di DJP, dan apakah rekening koran bulan ini memuat rincian bukti pungut. Simpan dokumennya seperti faktur pajak biasa.
Salah pungut bisa dimintakan pengembalian
Pengguna yang transaksinya dibatalkan atau PPN-nya salah dipungut bisa meminta pengembalian lewat penerbit atau penyelenggara SPP-TDLN. DJP sendiri masih menguji akurasi sistem. Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengingatkan bahwa pemungutan yang salah akan merepotkan di kemudian hari. Penerbit harus menyetor ke penyelenggara paling lambat 7 hari setelah konfirmasi, lalu penyelenggara menyetor ke kas negara 7 hari kemudian. Penerimaan PPN dari sistem ini belum diumumkan: DJP menunggu rekonsiliasi dan memperkirakan angka muncul akhir November, dan Jalin yang akan mengumumkannya.
Cara menyiapkan keuanganmu
Cek apakah bank atau dompet digital yang kamu pakai untuk membayar layanan luar negeri termasuk enam penerbit tadi. Tinjau tagihan langganan SaaS, domain, dan API dari penyedia luar negeri, lalu catat mana yang kini menunjukkan PPN. Waspadai pungutan ganda: kalau vendor sudah menambahkan PPN sendiri sebagai pemungut PMSE, SPP-TDLN seharusnya tidak memungut lagi, jadi simpan bukti untuk keberatan jika tagihanmu memuat dua kali. Sumber yang saya baca tidak menjelaskan tampilan saat checkout dan apakah semua kartu dari penerbit tersebut terkena, jadi tanyakan ke bankmu.
Sumber
- DDTC News, "DJP Ingatkan Bank dan Fintek Wajib Setor PPN SPP-TDLN Maksimal 7 Hari", 18 November 2026: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1824219/djp-ingatkan-bank-dan-fintek-wajib-setor-ppn-spp-tdln-maksimal-7-hari
- DDTC News, "DJP Pastikan SPP-TDLN Tak Timbulkan Pemungutan PPN Berganda", 14 November 2026: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1824124/djp-pastikan-spp-tdln-tak-timbulkan-pemungutan-ppn-berganda
- DDTC News, "SPP-TDLN Sudah Proses Jutaan Transaksi, Berapa PPN yang Terkumpul?", 14 November 2026: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1824128/spp-tdln-sudah-proses-jutaan-transaksi-berapa-ppn-yang-terkumpul
- DDTC Perpajakan, PMK 49 Tahun 2026 (ditetapkan 14 Juli 2026, diundangkan 20 Juli 2026): https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-49-tahun-2026