Seller dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, tetapi pembebasan itu berlaku setelah kamu menyampaikan surat pernyataan bermeterai. Tanpa surat itu, marketplace memotong 0,5% dari omzet kamu. Aturannya PMK 37/2025, dan empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut adalah Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Tarifnya 0,5% dari omzet bruto, dihitung saat uang masuk

Menurut halaman resmi DJP, dasar pungutan adalah peredaran bruto di tagihan, di luar PPN dan PPnBM. Pungutan terutang saat marketplace menerima pembayaran. Contoh DJP: penjualan Rp1.000.000 dipungut Rp5.000.

Pungutan ini tidak menambah pajak baru. DJP menjelaskan bahwa bagi seller yang membayar PPh final (PP 20/2026), pungutan mengurangi PPh final yang terutang. Seller dengan tarif umum memakainya sebagai kredit pajak di SPT Tahunan.

Batas Rp500 juta berlaku per orang untuk semua omzet

DJP menegaskan angka ini dihitung dari seluruh peredaran bruto orang pribadi dalam satu tahun pajak: toko di beberapa marketplace dan penjualan offline digabung. Kalau kamu punya tiga toko online yang masing-masing Rp200 juta, totalnya Rp600 juta dan batasnya terlewati.

Satu surat pernyataan per NPWP atau NIK berlaku untuk semua akun dan semua marketplace, memakai format di lampiran PMK 37/2025. Cara mengirimnya ditentukan masing-masing marketplace, jadi cek menu seller di tiap platform.

Kalau omzet kamu melewati Rp500 juta, kirim surat pernyataan bahwa omzet melebihi batas itu, paling lambat akhir bulan saat batasnya terlampaui. Dalam contoh DJP, omzet yang lewat di Maret harus dilaporkan sampai 31 Maret, dan pungutan mulai April. DJP juga mencantumkan pengecualian lain, antara lain pulsa dan kartu perdana, emas perhiasan dan batangan, serta pengalihan tanah dan bangunan.

Tanggal mulainya simpang siur di sumber

Metro TV (19 September) menulis pemungutan ditunda dan berlaku 1 November. DDTC (6 Oktober) melaporkan penundaan tidak jadi dan kebijakan berlaku 1 Oktober, dengan Dirjen Pajak menyebut keempat platform siap. Artikel DJP tertanggal 28 Oktober menyatakan marketplace memungut 0,5% sejak 1 Oktober 2026, sedangkan artikel DJP 23 Oktober masih menyebut pengumuman yang menunda ke 1 November.

Sumber terbaru yang bisa saya baca mengarah ke 1 Oktober. Cara paling pasti untuk seller: lihat rincian pencairan dana di dashboard dan cari potongan PPh 22.

Asosiasi e-commerce idEA, lewat DDTC (20 Oktober), menyebut tiga hal yang masih kabur: perlakuan diskon dan voucher, pembatalan atau retur transaksi, dan administrasi pajak bagi seller. Ketiganya paling sering memengaruhi angka pungutan, jadi simpan catatan transaksi yang rapi.

Yang perlu dikerjakan seller minggu ini

  • Hitung omzet kumulatif tahun ini dari semua marketplace dan penjualan offline.
  • Siapkan NPWP atau NIK serta alamat korespondensi yang benar di tiap akun toko.
  • Kirim surat pernyataan omzet sampai Rp500 juta lewat menu marketplace, jika omzetmu di bawah batas itu.
  • Catat sisa omzet menuju Rp500 juta setiap bulan, supaya surat pernyataan "melebihi batas" terkirim tepat waktu.
  • Simpan bukti potong atau bukti pungut dari marketplace untuk SPT Tahunan.

Sumber