OJK meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber untuk penyelenggara LPBBTI (fintech lending atau pindar) di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Pedoman ini mencakup lima area dan satu instrumen self-assessment untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber. Di acara yang sama, penyelenggara dan perusahaan jasa penagihan menandatangani pakta integritas soal etika penagihan. Tidak satu pun sumber yang saya baca menyebut apakah pedoman ini wajib, kapan tenggat penerapannya, atau nomor peraturan formalnya.
Lima area yang dicakup pedoman
Menurut CNBC Indonesia, InvestorTrust, dan RRI, pedoman ini dibagi menjadi tata kelola keamanan siber, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden. Self-assessment dipakai untuk mengukur maturitas, menemukan kelemahan, dan menyusun perbaikan yang terukur. Struktur dan sistem skor instrumen itu tidak dijelaskan di sumber.
Penerapannya proporsional dan berbasis risiko, mengikuti skala, kompleksitas, dan karakteristik tiap penyelenggara. InvestorTrust menulis ketahanan siber harus melibatkan direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan di OJK, menyatakan tidak ada sistem yang kebal serangan siber, sehingga penyelenggara harus bisa mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan. BSSN, AFPI, AFTECH LPD, dan ISACA Indonesia Chapter ikut memberi masukan.
Wajib atau sukarela masih belum jelas
Siaran pers OJK bernomor SP 221/DKPU/OJK/XI/2026 menamai dokumen ini "Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI" dan tidak menyebut nomor regulasi. Nomor siaran pers itu saya ambil dari ringkasan halaman OJK, dan lampiran PDF-nya tidak terbaca. Sampai isi PDF diperiksa, jangan menganggapnya kewajiban dengan tenggat tertentu, tetapi perlakukan sebagai acuan yang layak diikuti.
Pakta penagihan menyentuh data pribadi nasabah
Pakta integritas mengikat penyelenggara LPBBTI dan perusahaan jasa penagihan. Isinya: penagihan harus profesional dan bertanggung jawab, mengutamakan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. Sumber tidak memuat daftar larangan rinci maupun sanksi. Menurut kami, tim engineering perlu memeriksa data nasabah apa saja yang diteruskan ke vendor penagihan lewat API, ekspor berkas, atau akses dashboard, karena pakta ini menyoroti kerahasiaan data.
Memakai lima area sebagai daftar periksa engineering
Pemetaan berikut buatan kami untuk membantu persiapan, dan tidak tercantum di pedoman:
- Tata kelola: tetapkan pemilik risiko siber di level direksi dan laporkan secara berkala.
- Identifikasi: daftar semua sistem, alur data nasabah, dan vendor pihak ketiga.
- Pelindungan: wajibkan MFA untuk akses admin, enkripsi data, rotasi secret, dan akses seminimal mungkin.
- Deteksi dan pemantauan: kumpulkan log terpusat dan pasang alert untuk akses janggal.
- Penanganan dan pemulihan: tulis runbook insiden, uji restore backup, dan siapkan alur pemberitahuan ke OJK dan nasabah.
Unduh lampiran SP 221 dari situs OJK dan jalankan self-assessment-nya untuk melihat posisi perusahaanmu.
Sumber
- OJK, siaran pers "OJK Perkuat Ketahanan Siber dan Pelindungan Konsumen Industri LPBBTI" (SP 221/DKPU/OJK/XI/2026), 11 November 2026: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Ketahanan-Siber-dan-Pelindungan-Konsumen-Industri-LPBBTI.aspx
- CNBC Indonesia, "Begini Siasat OJK Perkuat Ketahanan Siber & Etika Penagihan Pinjol", 11 November 2026: https://www.cnbcindonesia.com/market/20261111152925-17-784315/begini-siasat-ojk-perkuat-ketahanan-siber-etika-penagihan-pinjol
- InvestorTrust, "Perkuat Keamanan LPBBTI, OJK Luncurkan Pedoman Ketahanan Siber dan Etika Penagihan", 11 November 2026: https://investortrust.id/financial/122251/perkuat-keamanan-lpbbti-ojk-luncurkan-pedoman-ketahanan-siber-dan-etika-penagihan
- RRI, "OJK Perketat Keamanan Siber dan Etika Penagihan Fintech Lending", 13 November 2026: https://rri.co.id/padang/ekonomi/makro/2893145/ojk-perketat-keamanan-siber-dan-etika-penagihan-fintech-lending