Pada Senin, 16 November 2026, OJK dan Bank Indonesia menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK di Jakarta. Isinya memperluas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ke sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada di bawah kewenangan BI. BI sudah menyetujui perluasan itu pada 6 Oktober 2026. Bagi tim yang mengelola layanan pembayaran, aplikasi dompet digital, atau integrasi payment, jalur pengaduan konsumen kini punya tahap lanjutan di luar perusahaanmu. Sumber yang saya baca belum menjelaskan siapa persisnya penyelenggara yang tercakup, biaya, batas waktu, atau apakah keanggotaan wajib.

Alur dimulai dari pengaduan internal

Menurut CNBC Indonesia dan Padang Ekspres, konsumen lebih dulu mengadu ke pelaku usaha jasa keuangan, yang menanganinya lewat penyelesaian internal (IDR). Kalau tidak ada kesepakatan, konsumen bisa melanjutkan ke LAPS SJK sebagai penyelesaian eksternal (EDR) atau ke pengadilan, dengan UU P2SK sebagai dasar hukum. LAPS SJK sendiri disetujui OJK pada 29 Desember 2020 dan beroperasi sejak 1 Januari 2021, jadi yang baru adalah cakupannya, tidak lembaganya.

Tiga syarat agar sengketa bisa masuk

CNBC Indonesia mencatat sengketa yang bisa ditangani harus bersifat keperdataan, sudah melalui penanganan pengaduan internal tanpa kesepakatan, dan tidak sedang diproses atau sudah diputus oleh pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif lain. Padang Ekspres menulis pelaku usaha diminta memperkuat mekanisme pengaduan dan mendukung proses penyelesaian sengketa, tanpa menyebut kewajiban baru yang spesifik.

Yang belum dijelaskan sumber

Tiga sumber yang saya baca (CNBC Indonesia, Padang Ekspres, dan siaran pers OJK) tidak menyebut jenis penyelenggara yang tercakup (bank, dompet digital, penyedia jasa pembayaran, QRIS, atau lainnya), biaya, batas waktu tiap tahap, sifat putusan, kewajiban menjadi anggota, tenggat, maupun jumlah pengaduan. Nomor siaran pers OJK (SP 228/DKPU/OJK/XI/2026) berasal dari ringkasan halaman yang terpotong, dan lampiran PDF-nya tidak terbaca. Siaran pers BI tidak bisa dibuka (HTTP 401). Untuk detail teknis, tunggu petunjuk pelaksanaan lengkap dari OJK atau BI.

Yang bisa disiapkan tim produk dan operasional

Saran berikut buatan kami dan tidak tercantum sebagai kewajiban di petunjuk itu:

  • Tulis prosedur pengaduan internal dengan nomor tiket dan cap waktu di setiap langkah, karena sengketa hanya bisa naik ke LAPS SJK setelah tahap internal dijalankan.
  • Simpan log transaksi yang relevan, seperti status pembayaran, callback, refund, dan reversal, dengan masa simpan yang jelas.
  • Siapkan jawaban tertulis yang konsisten untuk setiap pengaduan, termasuk alasan ketika sengketa tidak menemui kesepakatan.
  • Tampilkan saluran pengaduan dan langkah berikutnya di aplikasi dan halaman bantuan.
  • Catat hasil akhir tiap pengaduan (sepakat atau tidak), agar tim bisa melihat pola masalah dari sisi produk.

Sumber